etalasee.my.id

Upaya Negara Mengembalikan Esensi Pendidikan dari Cengkeraman Kapitalisasi BEIJING — Sejak tahun 2021, lanskap pendidikan di Tiongkok mengalami perubahan seismik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, negara dengan populasi terbesar kedua di dunia ini mengambil langkah radikal: melarang bisnis dalam pendidikan dasar. Bagi Beijing, pendidikan adalah instrumen keadilan sosial, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan di bursa saham. Sebuah Paradigma Baru: Pendidikan Sebagai Barang Publik Pemerintah Tiongkok melalui kebijakan “Double Reduction” (Shuang Jian) menegaskan bahwa sekolah bukan lagi tempat mengejar keuntungan. Melalui Dekrit Dewan Negara No. 741, aturan main berubah total. Pendidikan wajib sembilan tahun (usia 6–15 tahun) kini steril dari pengaruh modal asing dan kepemilikan swasta yang berorientasi laba. Secara humanis, kebijakan ini lahir dari keluhan jutaan orang tua yang terjebak dalam "perlombaan senjata" p...

Pada akhir April 2026, pembicaraan hangat mengenai cara Indonesia memanfaatkan posisi strategis Selat Malaka menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara. Isu ini bermula dari gagasan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sambutannya di acara Simposium PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) 2026 yang berlangsung di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, pada Rabu, 22 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan gagasan tentang mengelola potensi ekonomi Selat Malaka, termasuk sempat menyinggung ide pemungutan biaya bagi kapal asing sebagai upaya menambah pemasukan negara di tengah situasi ekonomi yang menantang. Topik ini segera mendapat perhatian serius dari negara-negara tetangga. Malaysia dan Singapura menekankan pentingnya menjaga Selat Malaka agar tetap menjadi jalur laut internasional yang bebas bagi siapa saja, sesuai dengan aturan dunia. Secara hukum, pengaturan selat tersebut mengacu pada UNCLOS 1982 (Hukum Laut Internasional) yang menjamin hak kapal untuk...

Wilayah laut Indonesia mengalami peningkatan aktivitas armada asing, baik dalam konteks diplomasi militer, navigasi internasional, maupun pelanggaran hukum wilayah.  ​Pada akhir Maret hingga awal April 2026, Angkatan Laut Rusia melakukan kunjungan resmi ke Jakarta. Gugus tugas yang terdiri dari kapal selam kelas Kilo RFS Petropavlovsk-Kamchatsky dan korvet RFS Gromky bersandar di Tanjung Priok. Kehadiran ini merupakan bagian dari misi diplomasi maritim untuk memperkuat hubungan bilateral dan diakhiri dengan latihan Passing Exercise (PASSEX) bersama TNI AL di Laut Jawa. ​Di pertengahan April, kapal pangkalan bergerak Amerika Serikat, USS Miguel Keith, terdeteksi melintas di perairan timur Belawan, Selat Malaka. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa pergerakan tersebut merupakan bagian dari hak lintas damai (innocent passage) dalam kerangka kebebasan navigasi internasional (UNCLOS). TNI AL melakukan pemantauan rutin untuk memastikan armada tersebut tetap be...